Perspektif dalam Memandang Perserikatan Bangsa Bangsa

Markas Besar PBB di New York

Markas Besar PBB di New York, un.org

Perhaps you guys are wondering why I named my new blog as “Saya untuk PBB”. Selain karena belakangan ini cukup sibuk membantu mengasuh social media untuk meningkatkan eksistensi Perserikatan Bangsa Bangsa di dunia online di Indonesia, memang sudah menjadi ketertarikan saya dari kecil untuk berkecimpung dalam sistem organisasi internasional terbesar yang memfasilitasi kerja sama antarnegara untuk membuat dunia menjadi “lebih baik” ini. Selain itu saya berpikir memang sudah saatnya ada kelompok pemerhati PBB yang sekiranya bisa menjembatani antara sistem yang luas ini, kinerja PBB tersebut sendiri dan masyarakat Indonesia.

Pengalaman saya magang di United Nations Information Centre (UNIC) di Jakarta selama tujuh bulan, bukanlah pengalaman yang tanpa proses pembelajaran. Saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari sistem yang sering dianggap orang ‘maha tinggi’ ini, seperti sesuatu yang sulit untuk diraih ataupun mengena di kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi daftar yang termasuk panjang, atas konferensi-konferensi Model United Nations yang pernah saya ikuti maupun saya selenggarakan, membuat saya merasa wajib untuk berbagi perspektif mengenai bagaimana seharusnya kita memandang organisasi yang eksistensinya dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II ini.

Ketika saya magang di bulan Oktober kemarin, saya ditugasi untuk mengkordinasikan sebuah kampanye edukasi berjudul UN4U (baca: UN for You), itung-itung sebagai satu bentuk kontribusi saya untuk mengsinergiskan upaya pembangunan sosial yang dilakukan oleh organisasi ini. [UN4U adalah maraton seminar mengenai sistem PBB untuk mahasiswa dan akademisi yang diselenggarakan bertepatan dengan HUT PBB, informasi lebih lanjut ada di sini]. Dari situ saya banyak sekali mendengar dan meresapi berbagai pertanyaan dan pernyataan, yang menujukkan ketidaksinkronan persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai PBB. Menyimpulkan secara ringkas, beberapa pernyataan yang paling sering keluar adalah (1) PBB gagal memfasilitasi perdamaian di Palestina, [yang biasanya diikuti dengan kepalan tangan dan ucapan-ucapan untuk menyelamatkan Palestina]; (2) PBB tidak peduli terhadap permasalahan TKI yang menderita dan terancam hukuman mati di Arab Saudi maupun Malaysia [waktu itu masalah ini sedang marak sekali]; dan yang membuat saya tersenyum adalah (3) UN4U bukanlah UN for You melainkan UN4U adalah UN for USA, menunjukkan pesimisnya sekelompok masyarakat atas sistem yang mereka anggap sebagai perpanjangan tangan dari satu negara adikuasa.

Terlepas dari gagalnya proses perdamaian Israel-Palestina, terlepas dari bagaimana permasalahan TKI diselesaikan, terlepas dari besarnya dominasi Amerika Serikat, yang saya ingin angkat di tulisan ini bukan mengenai bagaimana akhirnya kita menilai peran PBB dalam berbagai isu tersebut, namun bagaimana pada dasarnya dan bagaimana seharusnya kita membentuk subjek PBB dalam pernyataan tersebut. Saya jadi ingat salah satu teman baik saya Ranaditya ketika menjadi moderator workshop IndonesiaMUN tahun 2010 lalu yang melontarkan pertanyaan untuk diskusi mengenai pandangan bahwa PBB itu ompong (toothless). Saya tidak terlalu ingat bagaimana akhirnya diskusi tersebut berjalan, namun pertanyaan tersebut saya coba analisa sepanjang perjalanan saya mencoba lebih dekat dan mempelajari sistem PBB ini.

Mari kita runut satu organ paling besar di dalam PBB yang memproduksi paling banyak resolusi sebagai basis (tidak mengikat) atas tindakan-tindakan negara-negara anggota PBB, yaitu Majelis Umum. 193 negara anggota yang berada di dalam Majelis Umum masing-masing setara mempunyai 1 suara dalam sistem voting, serta masing-masing berhak menyatakan pendapat. Dari Rusia hingga Sudan Selatan bisa mengangkat isu-isu yang menjadi concern mereka.

Suasana Sidang Majelis Umum PBB

Suasana Sidang Majelis Umum PBB, un.org

Sebelum melanjutkan, sepertinya kita harus mengenyampingkan untuk sementara keberadaan P5 sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kepemilikan mereka atas hak veto dalam analisa ini. Saya harus percaya dan merelasikannya pada teori Darwin mengenai survival of the fittest. Paling tidak sebagai analogi atas keberadaan dan kehebatan historis lima negara anggota tetap yang dahulu memenangkan Perang Dunia ke-II. Saya harus menganggapnya adil dalam bentuk ketidakadilan who wins got the control. Namun optimisme tetap ada di sini, karena kita tidak tahu penuh mengenai kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan dalam bentuk kerja sama multinasional ini.

Kembali ke analisa kita. Jika ingin disederhanakan sistem dalam Majelis Umum bisa dikaitkan dengan musyawarah, yaitu berunding, mengatakan dan mengajukan sesuatu. Hanya saja di Majelis Umum ini segala resolusi harus melalui voting untuk diabsahkan, sederhana karena sifatnya lebih praktis dan menghemat waktu. Bayangkan apabila 193 negara anggota yang mewakili 7 miliar masyarakat dunia harus berkonsolidasi untuk mencapai satu suara, mungkin hingga sekarang kita tidak akan pernah menikmati fasilitas kesehatan dan teknologi farmasi yang maju di mana regulasinya ditetapkan oleh WHO misalnya. Dari sini saja seharusnya kita sudah tahu bahwa PBB itu bukanlah sebuah entitas, melainkan sebuah sistem [ini merupakan penjelasan mengapa saya menggunakan banyak kata sistem pada penjelasan awal saya di atas]. Sudah sepatutnya kita memandang PBB bukan sebagai world government, melainkan kita melihatnya sebagai sebuah sistem bertemunya negara-negara untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah di dunia.

Jika sudah melihat PBB sebagai sistem, berarti kita menyadari bahwa negara-negara anggota lah yang membentuk sistem tersebut, dan bahwa kita lah yang akhirnya membentuk sistem tersebut. Jika kita membaca piagam PBB, 3 kata pertama yang ada di pembukaannya adalah We the peopleyang menunjukkan bahwa kita lah yang megang sistem ini. Beruntung kita berada di dalam sebuah demokrasi, jalan untuk benar-benar memperkuat sistem PBB sudah tersedia. (Kita akan membahas bagaimana memperkuat PBB di akhir tulisan).

Sekarang kita menganalisa masalah ke-ompong-an PBB. Menurut saya kita sedang dalam proses, dan proses terjadi semakin lama karena kita tidak sadar apa hakikat dan bagaimana cara bekerja sistem ini. Bayangkan jika ada 193 individu yang harus berembuk, betapa akan sulitnya untuk mencapai satu keputusan. Apalagi jika ada 7 miliar orang yang harus di bawa oleh 193 negara anggota ke Majelis Umum, pasti akan ada apa yang dinamakan sebagai clash of interests. Negara itu memiliki sifat alami manusiawi dengan segala keserakahannya di mana masing-masing berupaya untuk memenangkan kepentingannya sendiri. Walaupun tujuan PBB adalah untuk menjaga perdamaian dunia, tetapi jika ada satu negara yang terganggu dengan salah satu cara untuk menjaga perdamaian tersebut, maka belum tentu negara tersebut mendukung penuh upaya pencapaian tujuan perdamaian. Contoh dalam hal mikro yang sederhana, warga di sebuah kelurahan berembuk untuk menyelesaikan masalah maraknya tindakan kriminal di daerah tersebut dan mendukung salah satu cara untuk menyewa penyidik swasta, sehingga mewajibkan masing-masing kepala keluarga untuk berkontribusi sejumlah uang. Namun ada satu kepala keluarga yang berpendapat bahwa dana penyewaan penyidik swasta bukan menjadi prioritas pengeluaran keluarganya karena dibutuhkan untuk membangun bisnis keluarga. Silahkan tebak sendiri apa yang akan terjadi dalam rembukan tersebut?

Jika lalu dihubungkan dengan kepentingan 193 negara, sebuah kesulitan tingkat tinggi untuk setuju secara menyeluruh atas sebuah resolusi. Belum lagi setelah resolusi itu diabsahkan, masih harus melalui proses implementasi yang panjang dan bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota dalam menjalankannya. Kurangnya implementasi bisa berawal dari mana saja, di mulai dari kapasitas negara anggota yang tidak memadai, hingga negara anggota yang merasa tidak berkepentingan atas resolusi yang telah diabsahkan. Hal ini yang menjelaskan mengapa PBB sering dinilai ompong, serta menjelaskan mengapa resolusi PBB hingga pada klausa-klausa yang membentuknya terlihat luas ataupun ambigu.

This is a complex system, namun optimisme harus tetap ada. Paling tidak, bukankah sistem ini adalah sistem yang terbaik untuk saat ini dalam bekerja sama membuat dunia yang lebih baik?

Tulisan ini bisa menjadi acuan awal bagaimana kita bisa memperkuat sistem PBB. Seringkali masyarakat salah persepsi tentang bagaimana memperjuangkan nilai-nilai yang mereka miliki pada tataran permasalahan global. September lalu ketika sidang Majelis Umum ke-66 berlangsung, di mana Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi “melamar” untuk menjadikan Palestina sebagai salah satu negara anggota PBB, terdapat sekelompok masyarakat yang datang ke kantor PBB di Jakarta untuk menuntut diterimanya “lamaran” tersebut. Tentu tindakan yang dilakukan tersebut tidaklah tepat. Di negara Indonesia yang demokratis, langkah yang seharusnya dilakukan tentu melalui proses penyuaraan aspirasi ke badan legislatif yang selanjutnya memberikan kewenangan pada badan eksekutif untuk mewakilkan suara tersebut pada Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB (ketika menjadi anggota).

Penyampaian Aspirasi Masyarakat Indonesia akan Permasalahan Palestina

Penyampaian Aspirasi Masyarakat Indonesia akan Permasalahan Palestina, rudal-banten

Hal ini berlaku juga dalam penyuaraan kepedulian kita terhadap permasalahan dunia lainnya. Sekali lagi, this is a complex system, namun optimisme harus tetap ada. Selama ini kita langsung pesimis dan menjadi geram karena kita menanggap PBB sebagai entitas dan pasrah karena salah berpikir seakan tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada sistem ini. Tendensi masyarakat kini adalah untuk menyalahkan PBB, padahal kita hanya tidak sadar bahwa andil kita besar dalam penentuan kebijakan yang tercatat pada berbagai resolusi PBB.

Satu percakapan yang saya lakukan dengan teman sekaligus yang akhir-akhir ini menjadi “guru” PBB saya, memberikan satu input baru mengenai pandangan negara-negara anggota terhadap isu perspektif yang salah dalam masyarakat. Ia melihat bahwa negara-negara anggota cenderung tidak acuh atas permasalahan ini karena justru diuntungkan (dalam hakikatnya sebagai satu negara yang melindungi kepentingannya) dan menyederhanakan permasalahan hingga berakhir pada penyalahan publik pada PBB, yang pada akhirnya mereduksi potensi sistem PBB yang saya percaya sebagai sistem terbaik yang kita punya saat ini.

Sekarang tidak ada alasan lagi untuk merasa jauh ataupun tidak mempunyai andil. Seperti sebuah tagline yang dipromosikan oleh UNFPA pada peringatan populasi dunia yang mencapai 7 miliar bulan Oktober lalu: Because everyone counts.

Kembali menulis!

Sebenarnya saya jarang sekali menulis, mungkin akibat dari ketidaksukaan saya atas kegiatan membaca. Rasanya sulit untuk tenang duduk dan konsentrasi untuk menyerap isi dari buku dengan ratusan halaman berisikan kalimat-kalimat yang memberikan impresi menjemukan. Namun akhir-akhir ini kok saya sering ditampar karena seperti tidak ada proses input – output yang paling old fashioned dalam kehidupan sehari-hari saya. Well, mencoba untuk keluar dari pemikiran self-sufficient dan practical tersebut, kini saya mau sekali lagi mencoba untuk menulis setelah beberapa tahun lalu pernah punya blog bernama indonesiamaju. Mungkin spirit tulisan saya kali ini lebih dewasa, beriringan dengan umur yang memang hampir mencapai seperempat abad (seperti dipaksa untuk lebih bijak)…